Informasi Penting Bendahara

Dalam rangka pengelolaan kas yang lebih baik, berikut kami sampaikan beberapa informasi:

• Pastikan uang APBN yang dikelola TIDAK disimpan dalam rekening pribadi
• 
  
• Pastikan uang tunai tidak melebihi batas maksimal 50 juta rupiah. Segera susun BA Keadaan Kas jika saldo brankas lebih dari 50 juta.
• 
  
• Kurangi Penggunaan Uang Tunai, Gunakan CMS/Kartu Debit untuk Bertransaksi.
• 
  
• Pastikan rekening yang digunakan Satker telah mendapat persetujuan KPPN dan telah direkam pada aplikasi SPRINT.
• 
  
• Sisa Penggunaan Uang Persediaan (UP/TUP) agar disetor sebelum batas tanggal dan pastikan bukti-bukti pendukungnya lengkap
• 
  
• Pastikan pajak yang telah dipungut segera disetorkan ke Kas Negara sebelum batas waktu penyetoran pajak

Sumber : SAKTI 2023

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, ehsiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pertanggungiawaban perjalanan dinas pada satuan ke{a di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut: Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.OS/2O12 tentang Perj alanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidat Tetap. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164IPMK.OSl2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. 3. Peraturan Direktur Jendera-l Perbendaharaan Nomor PER22lPBl2Ol3 tentang Ketentual Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tetap. 4. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Standar Biaya Masukan.

dst.. terlampir

Yth.

l. Para Wakil Rektor

2. Para Ketua Lembaga

3. Para Dekan

4. Direktur Pascasarjana

5. Para Ka. Badan

6. Para Ka. Biro

7. Ka. SPI; dan

8. Para Pejabat Perbendaharaan.

di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran BLU UNJ Tahun 2023, dengan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023, serta untuk melaksanakan hasil Workshop Pengelolaan Keuangan APBN T.A 2023 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tanggal 22-23 Februari 2023, dan hasil Rapat Pimpinan tanggal 2l Februari 2023 tentang Kebijakan Anggaran Tahun 2023 perlu pengaturan Perjalanan Dinas di lingkungan UNJ dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Perjalanan Dinas dapat dilakukan untuk

a. rapat kerja atau rapat evaluasi kinerja (Universitas, Wakil Rektor, Lembaga, Fakultas, Pascasarjan, Badan, dan Biro) paling banyak 2 kali setahun;

b. memenuhi undangan pertemuan asosiasi/perkumpulan profesi atau institusi;

c. memenuhi undangan (penugasan) kementerian/lembaga yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan dalam rangka menunjang capaian kinerja/pengembangan institusi;

d. pendampingan kegiatan kemahasiswaan/kesiswaan dan ketenagaan yang sesuai tugas dan fungsi dalam rangka capaian IKU dan pembinaan SDM atas dasar undangan kejuaraan, kompetisi, lomba,

pelatihan, diklat atau sejenisnya yang bersifat resmi;

e. workshop, lokakary4 FGD, konferensi, pelatihan, seminar,danrapatdalam rangka pelaksanaan program penugasan dan kerjasama yang bersifat swakelola atau pendanaanya bersumber dari kerjasama

dan sumber dana Rupiah Mumi (RM).

2. Kegiatan workshop, lokakary4 FGD, konferensi, pelatihan, seminar atau bentuk lainnya yang sumber pendanaanya dari PNBP layanan pendidikan (UKT) wajib dilaksanakan di dalam kampus atau jika

membutuhkan konsinyering dilakukan di UTC.

3. Kegiatan workshop, lokakary4 FGD, konferensi, pelatihan, seminar, dan studi banding yang sumber pendanaanya dari PNBP layanan pendidikan (UKT) dapat dilaksanakan di luar kampus hanya untuk

kegiatan yang menunjang capaian IKU dan membangun reputasi universitas dengan output yang nyata dan terukur atas persetujuan KPA;

4. Rapat dalam bentuk apapun dan untuk apapun dilaksanakan di dalam kampus

5. Pelaksanan Edaran ini mulai tanggal ditandatangani, yang perincian ketentuannya diatur dalam Petunjuk Teknis Perjalanan Dinas.

Demikian edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran

Prof. Dr. Komarudin, M.Si.

NIP. 196403011991031001