Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, maka perlu diterapkan Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Unit Kerja Menyusun RPD bulanan sesuai dengan Tabel 2 POK (format terlampir). Jika ada perubahan Tabel 2 mohon dikoordinasikan ke Bagian Perencanaan.
2. Pencairan dana (SPP) harus mengacu pada RPD yang telah diajukan.
3. Apabila terdapat kebutuhan yang penting dan mendesak, Unit kerja dapat melakukan update/perubahan RPD sebelum pencairan dengan mengajukan dispensasi ke Biro Keuangan UNJ.
4. Pengajuan RPD ke Biro Keuangan paling lambat setiap tanggal 25 untuk pencairan bulan berikutnya.
5. RPD bulan Maret 2021 diajukan paling lambat tanggal 05 Maret 2021.

Sehubungan dengan masa Pandemi Covid-19, dengan ini kami sampaikan mekanisme penyampaian hardcopy SPP dan SPTB BLU sebagai berikut :

1. Unit Kerja agar menyampaikan hardcopy SPP dan SPTB BLU yang telah ditandatangani dan distempel ke Bagian Keuangan UNJ.
2. Periode penyampaian SPP dan SPTB BLU diatur sebagai berikut :
3. SPP yang telah diterbitkan SPM pada periode bulan berjalan disampaikan perbulan pada jam kerja paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya
4. Dalam hal tanggal 5 bulan berikutrya merupakan hari libur, berkas disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
5. Penyampaian SPP dan SPTB BLU (bertanda tangan) yang disampaikan ke Bagian Keuangan UNJ dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
6. BPP Unit Kerja mencetak Rekap SPM secara bulanan melalui aplikasi SAKU-UNJ
7. BPP Unit Kerja melengkapi hardcopy SPP dan SPTB BLU berdasarkan Daftar Rekap SPM yang telah dicetak melalui aplikasi SAKU-UNJ
8. Penyampaian hardcopy SPP dan SPTB BLU menggunakan Surat Pengantar (terlampir) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat komitrnen
9. Jika Unit Kerja belum menyampaikan hardcopy SPP dan SPTB BLU sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka pengajuan SPP berikutnya tidak dapat diproses.
10. Penyampaian hardcopy SPP dan SPTB BLU (bertanda tangan) dilakukan sesuai dengan protokol Kesehatan yang berlaku.

KESIMPULAN MATERI SOSIALISASI SBM 2021 OLEH DJA KEMENKEU ZOOM MEETING TANGGAL 21 JANUARI 2021

HONORARIUM :

A. PERBENDAHARAAN : Jika pejabat pengelola keuangan telah menjadi pejabat fungsional di Bidang Perbendaharaan, dapat diberikan honorarium sebesar 40% honorarium yang ada di SBM sesuai pagu DIPA yang dikelola.

B. Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Jika Pokja telah menerima tunjangan fungsional pengadaan barang dan jasa, dapat diberikan honorarium jika telah mengerjakan 30 paket dan maksimal diberikan 23 juta/orang/tahun

C. NARASUMBER, MODERATOR: Dapat diberikan honorarium sepanjang berasal dari luar unit kementerian penyelenggara.

RAPAT :

1. RDK DIHAPUSKAN

2. PEMBATASAN KONSINYERING

3. PEMBATASAN KONSUMSI/SNACK RAPAT :

1. Dapat diberikan snack dan/makan siang, jika dihadiri oleh Rektor
2. Dapat diberikan Snack, jika dihadiri oleh eselon II lainnya (Dekan/Ketua Lembaga/Ka. Biro ) lainnya
3. Rapat biasa yg tidak dihadiri oleh A/B tidak dapat diberikan snack
4. Rapat dilaksanakan secara offline minimal 2 (dua) jam.

PERJALANAN DINAS

A. Kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan dilakukan secara intensif dan koordinatif sekurang kurangnya MELIBATKAN PESERTA DARI KEMENTERIAN LAINNYA.

B. Satuan Taksi bandara/stasiun untuk perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode AT COST (sesuai pengeluaran/SPJ)